Besar Upah Minimum Regional (UMR) Bekasi 2020

Upah Minimum UMK/UMR Bekasi 2020

Diposting pada

Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kota dan kabupaten dan memiliki luas wilayah mencapai 36.378 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 48,7 juta jiwa. Luas wilayah Jawa Barat merupakan luas provinsi terbesar ke 18 di Indonesia namun jumlah penduduknya merupakan yang terbanyak sehingga provinsi ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Konsentrasi penduduk terutama di wilayah perkotaan yang mencapai 65 persen dan dekat dengan perbatasan DKI Jakarta maupun provinsi lainnya seperti Banten dan Jawa Tengah. Hal ini memberi dampak positif di sisi upah minimum di mana standarnya mengikuti atau hampir sama dengan provinsi tetangganya.

Di tahun 2020, bersamaan dengan wilayah lainnya, Bekasi yang terdiri dari kota dan kabupaten juga mendapatkan kenaikan upah minimum regional atau UMR Bekasi. Kota dan kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang mendukung keberlangsungan pengadaan barang secara nasional selain kawasan industri lainnya yang menyerap banyak pekerja dan membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah Bekasi.

Dengan kenaikan UMR bagaimana dengan kondisi daya beli pekerja yang ada di Bekasi? Mari kita bahas satu persatu.

Definisi Upah Minimum

Definisi Upah Minimum

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang meliputi komponen upah pokok dan tunjangan tetap dan hanya berlaku di satu provinsi atau kota/kabupaten.

Baca Juga: UMR Jakarta

UMR kini tidak lagi digunakan istilahnya dan langsung menggunakan istilah UMP yaitu upah minimum provinsi yang berlaku di satu provinsi dan UMK yaitu upah minimum kota atau kabupaten.

Penggunaan istilah UMP dan UMK mulai disosialisasikan agar istilah tersebut mulai familiar digunakan masyarakat untuk mengganti istilah upah minimum regional dan langsung mengacu kepada upah minimum yang dimaksud yaitu di provinsi atau di kota/kabupaten.

Komponen Upah Minimum

Komponen Upah Minimum

Seperti telah disinggung di atas, upah minimum memiliki dua komponen utama yaitu upah/gaji pokok dan tunjangan tetap. Untuk tunjangan lain yang angkanya berubah dan tergantung dengan tingkat kehadiran pekerja, tidak masuk dalam standar penghitungan upah minimum regional.

Upah minimum ini adalah standar gaji terbawah yang ditetapkan oleh pemerintah namun tidak mesti semua upah harus sebesar ini. Untuk perusahaan yang menetapkan gaji di atas UMR tidak boleh menurunkannya demi mengikuti standar ini. Karena upah ini hanya menjadi standar bawah bagi daerah-daerah lain yang tidak memiliki dewan pengupahan dalam penetapan upahnya.

Mekanisme penetapan Upah Minimum

Mekanisme penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum dilakukan melalui mekanisme perundingan tripartit antara Serikat Pekerja, Dewan Pengupahan Daerah dan Pengusaha.

Kesepakatan yang diperoleh akan diumumkan pemerintah sebagai peraturan pemerintah daerah dan semua perusahaan wajib memenuhi ketentuan ini. Dasar penetapan menggunakan data kebutuhan hidup layak yang datanya diperbarui tiap tahun.

Tentang Kota dan Kabupaten Bekasi

Wilayah Bekasi pada awalnya hanya berbentuk kabupaten. Kemudian terjadi pemekaran di tahun 1982 dimana sebagian wilayah Bekasi diubah menjadi kota administratif dan terus berkembang menjadi kotamadya/kota di tahun 1997.

Dengan luas total hampir 1.700 kilometer persegi dan total jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa, pemekaran ini membuat dua wilayah ini memliki perkembangan yang pesat. Masing-masing wilayah dapat berkonsentrasi untuk menyejahterakan lebih dari dua juta jiwa penduduknya. Berikut pembahasan lebih lanjut terkait kondisi demografi dan upah minimum di Bekasi.

Kabupaten Bekasi

Dengan luas lebih dari 1.400 kilometer persegi, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa yang tersebar di 23 kecamatan. Berbatasan di sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi beribukota di Kota Cikarang yang  terdiri dari Cikarang Pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan yang menjadi kawasan industri di Bekasi.

Kawasan-kawasan industri yang terkenal di Kabupaten Bekasi adalah Kawasan Jababeka, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas, EJIP, MM2100, BIIE yang kesemuanya masuk ke dalam satu kawasan yang disebut Zona Ekonomi Internasional dan memiliki beberapa fasilitas khusus seperti perpajakan, infrastruktur, keamanan, dan fiskal.

Total penduduk di Kabupaten Bekasi adalah 3.112.698 juta yang terdiri dari 1.592.588 juta berjenis kelamin laki-laki dan 1.530.110 juta berjenis kelamin wanita. Menurut data tahun 2019, dari total penduduk ini, jumlah penduduk usia produktif sebanyak 2.652.913 juta jiwa di mana 1.472.432 juta telah bekerja.

ehingga total penyerapan angka produktif di kawasan ini mencapai 90,31 persen. Dan masih ada 156.991 jiwa yang belum bekerja. Bekerjasama dengan perusahaan yang berada di kawasan industri di wilayahnya, pemda Kabupaten Bekasi meminta untuk disediakannya lebih banyak kesempatan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran di kabupaten ini.

Kota Bekasi

Kota yang menjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah hanya kurang lebih 210 kilometer persegi. Kota ini masuk menjadi kota kelima terpadat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Seperti halnya dengan Jakarta yang memiliki luas terbatas, Kota Bekasi dengan luas wilayah hanya sekitar 0,59% total wilayah Provinsi Jawa Barat namun memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Barat ini.

Kota ini juga menjadi kota satelit atau kota penyangga selain Depok, Bogor dan Tangerang karena banyaknya pekerja migran yang bertempat tinggal di wilayah ini. Commuter menjadi alat transportasi utama untuk penduduk di wilayah ini untuk berpindah dari dan ke Jakarta.

Kota Bekasi juga menjadi bagian dari kota megapolitan Jabodetabek sehingga setiap aturan menjadi kesepakatan bersama demi pengembangan wilayah masing-masing.

Kawasan industri di kota ini terpusat di Rawa Lumbu dan Medan Satria. Selebihnya kawasan perdagangan dan kawasan hunian yang tumbuh signifikan untuk mendukung mobilitas pekerja urban.

Dengan total jumlah penduduk 2,9 juta jiwa, Kota Bekasi menjadi salah satu kota terpadat di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran di kota ini lebih dari sembilan persen yaitu sebanyak 251 ribu orang. Persentase ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,34 persen. Hal ini bisa disebabkan karena wilayah Kota Bekasi merupakan tujuan dari urbanisasi.

UMK Bekasi 2020

UMK Bekasi 2020

UMK Bekasi 2020 atau UMR Bekasi 2020 akan dibahas dibawah ini dengan menjadikan kedua wilayah dalam satu perbandingan. Data yang disajikan dalam 3 tahun terakhir dan dibandingkan dengan data UMP Provinsi Jawa Barat.

Data UMR Kota dan Kabupaten

Berikut disajikan dalam tabel data UMR Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

Kota/Kabupaten 2020 2019 2018
UMP Provinsi Jawa Barat 1.810.351 1.668.373 1.544.360
Kabupaten Bekasi 4.498.961 4.146.126 3.837.989
Kota Bekasi 4.589.708 4.229.756 3.915.353

Dari data di atas, dapat diperhatikan bahwa UMP Provinsi Jawa Barat hanya sebesar kurang dari dua juta. Sebagai standar upah minimum, bukan berarti untuk wilayah dengan kawasan industri harus mengikuti standar tersebut.

Sehingga terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara upah minimum provinsi dengan upah minimum kota atau kabupaten Bekasi. Hal ini disebabkan oleh standar kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah kota/kabupaten Bekasi yang lebih tinggi dari umumnya di kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat.

Pada data di atas, gaji UMR Bekasi baik kota maupun kabupaten berada di kisaran empat juta lebih. Pada tahun 2020, kenaikannya mencapai lebih dari 8 persen, lebih rendah dari tuntutan pekerja yang meminta kenaikan UMR hingga 15 persen karena tingginya biaya hidup di wilayah tempat mereka bekerja.

Di tahun 2020 ini, UMK Bekasi bahkan nilainya lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta yaitu Rp4.589.708 untuk UMK Kota Bekasi dan Rp.4.498.961 untuk UMK Kota Bekasi. Sedangkan UMP DKI Jakarta hanya sebesar Rp.4.276.349.

Besaran UMK Bekasi ini terbesar kedua setelah UMK Karawang yaitu sebesar Rp.4.594.325. Angka UMK Karawang masih lebih tinggi dari UMR Cikarang yang juga merupakan kawasan industri seperti Karawang.

Sebagai bagian dari Kabupaten Bekasi, UMR Cikarang ditetapkan sebesar Rp. 4.498.961. lebih rendah Rp.95.364 dari UMK Karawang. Angka UMK ini masih angka umum yang belum menyentuh angka upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) seperti yang sudah ditetapkan di wilayah Kota Cilegon.

Jika mengacu pada UMSK, maka UMK pada kota dan Kabupaten Bekasi akan mendapat kenaikan hingga 500 ribu rupiah tergantung pada jenis industrinya. Namun semua membutuhkan waktu dan perundingan antara tiga pihak yaitu serikat pekerja, Dewan Pengupahan Daerah dan pengusaha dalam kesiapannya untuk penetapan model UMSK di wilayah Bekasi.

Kondisi Riil Kenaikan UMR

Kenaikan UMR Bekasi di kota dan kabupaten tentunya memperhatikan aspek inflasi yang terjadi di wilayah ini dan secara nasional. Dengan inflasi yang mencapai 0,63 persen dan tertinggi di kawasan Jabodetabek membuat kota dan kabupaten ini menjadi wilayah dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebab tingginya tingkat konsumsi di Bekasi adalah adanya kenaikan pendapatan yang diiringi kenaikan biaya hidup.

Kenaikan signifikan dari biaya hidup ini adalah biaya tempat tinggal. Sebagai kota satelit, Bekasi memiliki akses transportasi yang mudah dari dan ke Jakarta. Sehingga sebagian kaum urban memilih mengambil tempat tinggal di daerah Bekasi yang masih terjangkau dan dekat dengan pusat kota Jakarta. Di wilayah ini kemudian berkembang perumahan-perumahan dengan biaya yang terbilang ekonomis.

Selain itu, dengan kenaikan upah pekerja, sebagian pemilik tempat tinggal yang disewa pekerja, menaikkan biaya sewa dengan alasan kenaikan pajak dan lainnya. Sehingga tujuan utama kenaikan upah minimum untuk kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya terpenuhi jika dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut.

Sebagai daerah penyangga, Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi menjadi wilayah tujuan perumahan bagi warga Jakarta yang bekerja di Jakarta karena jarak tempuhnya yang dekat dengan akses transportasi yang masih terjangkau.

Kondisi ini menjadikan Bekasi sebagai wilayah urban di mana sebagian besar masyarakatnya adalah kaum urban Jakarta. Kaum urban ini memberikan stimulasi ekonomi di wilayah yang mereka tinggali mulai dari maraknya perumahan hingga bentuk-bentuk lainnya yang sangat membantu wilayah ini dalam menggerakkan ekonominya.

Baca Juga: UMR Bogor

Namun, tingkat pengangguran masih cukup tinggi karena belum terserap seluruhnya di industry, sehingga pemerintah daerah harus memikirkan strategi lain demi mengurangi angka pengangguran ini.

Tinggalkan Balasan