Besar Upah Minimum Regional (UMR) Bogor 2020

Setiap akhir tahun, pembahasan UMR menjadi topik yang sensitif. UMR atau Upah Minimum Regional menjadi harapan bagi pekerja dan buruh untuk mendapatkan kenaikan penghasilan akibat tingginya inflasi yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Termasuk UMR Bogor, di mana merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat namun lebih dekat dengan Ibukota Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta.

Kedekatan geografis ini tentu memberikan dampak bagi penduduk Bogor, baik kotanya maupun kabupatennya. Salah satunya adalah harga bahan pokok yang sebagian besar mengikuti harga di Jakarta.

Bagi penduduk Jakarta, harga barang di wilayah Bogor termasuk murah, namun bagi warga Bogor, penduduk Jakarta menetapkan harga barang yang cukup mahal sehingga berakibat bagi daya konsumsi mereka. Sedangkan untuk pengadaan yang terdekat, selain barang pertanian  adalah Jakarta jika memperhitungkan biaya transportasi.

Definisi Upah Minimum Regional (UMR)

Definisi Upah Minimum Regional (UMR)

Sebelum membahas gaji UMR Bogor, ada baiknya kita memahami dulu tentang apa itu UMR atau Upah Minimum Regional. Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999, Upah Minimum Regional merupakan upah bulanan terendah yang meliputi komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang hanya berlaku di satu provinsi atau kota/kabupaten.

Berdasarkan pembagian di atas, UMR dibedakan menjadi:

UMR Tk. 1

Upah ini berlaku untuk provinsi. Namun istilah ini tidak digunakan lagi dan diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

UMR Tk. 2

Upah ini berlaku untuk kota/kabupaten. Kini istilah yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Perubahan penggunaan istilah UMR menjadi upah minimum tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000. Namun di masyarakat masih terjadi salah kaprah dalam penggunaan istilah.

Baca Juga: Pengertian dan Perbedaan UMR, UMP, UMK

Semuanya masih menggunakan istilah UMR.  Dalam kasus ini, penggunaannya menjadi UMR Kota Bogor atau UMR Kabupaten Bogor. Atau menggeneralisir dengan penyebutan UMR Bogor.

Penetapan Upah Minimum

Penetapan Upah Minimum

Masa peninjauan upah minimum dilakukan setahun sekali di akhir tahun. Di masa-masa inilah serikat pekerja akan mengawasi jalannya peninjauannya dan mengusulkan beberapa pertimbangan untuk kesejahteraan pekerja.

Selain itu, pertimbangan dan usulan juga didapatkan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.  Besaran UMK selalu lebih besar dari UMP. Data UMP akan digunakan kabupaten/kota jika di daerah tersebut tidak memiliki dewan upah. Data UMP inilah yang akan dijadikan acuan standar penggajian kepada pekerjanya.

Penetapan ini dilakukan oleh kepala daerah atau gubernur menjadi Upah Minimum Kota/Kabupaten paling lambat 40 hari sebelum masa berlakunya upah minimum yaitu Januari tahun berikutnya.

Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur dengan rekomendasi dewan upah biasanya dilakukan serentak di tanggal 21 November setelah penetapan UMP di tanggal 1 November. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan besaran UMK ini berbeda dengan besaran UMP. Besaran UMK dapat lebih tinggi dari besaran UMP di kota-kota industry.

Kebijakan Upah Minimum Regional

  1. Yang dimaksud upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diperoleh oleh pekerja yang terdiri dari komponen upah pokok dan tunjangan tetap.
  2. Upah minimum wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja atau sesuai dengan kesepakatan seperti mingguan atau dua mingguan.
  3. Besaran upah bagi pekerja dengan status tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan minimal sebesar upah minimum.
  4. Upah minimum diberlakukan bagi pekerja dengan status masa kerja kurang dari satu tahun.
  5. Untuk peninjauan upah merupakan kesepakatan tertulis antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja.
  6. Upah pekerja lepas atau harian dihitung berdasarkan jumlah kehadiran. Untuk pekerja dengan sistem kerja enam hari, pembagi upah bulanan menggunakan angka 25. Sedangkan bagi mereka yang memiliki sistem kerja lima hari, pembagi upah bulanan adalah angka 21.
  7. Bagi perusahaan yang memiliki standar upah di atas upah minimum, dilarang menurunkan upah pekerjanya dengan maksud menyetarakan dengan upah minimum sesuai ketetapan pemeringah. Hal ini tentunya akan merugikan bagi pekerja.
  8. Pengusaha yang tidak mampu memenuhi standar upah minimum bagi pekerjanya, dapat mengajukan upaya penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Tingkat Upah dan Kadar Cukupnya

Setelah mengetahui mengenai upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah dan hal yang terkait dengannya, mari kita simak tentang dasar penetapan upah minimum, yaitu tingkat upah pekerja dan standar kecukupan mereka.

Tingkat Upah Pekerja

Meskipun pemerintah telah menetapkan tingkat upah pekerja setiap tahunnya namun perlu dicermati mendalam mengenai tingkat upah pekerja ini. Ternyata, tidak semua pekerja merasa tertekan dengan upah yang mereka terima selama ini.

Alasannya adalah, mereka memahami kondisi keuangan perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga bagi mereka, asal masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan meski di bawah upah minimum lebih baik dari tidak mendapatkan penghasilan.

Kondisi ini bagi perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya cukup memberi angin segar. Karena perusahaan akan mengupayakan kenaikan upah minimum sejalan dengan kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Tapi tidak bagi perusahaan yang memanfaatkan kondisi ini dengan tidak menyesuaikan upah pekerjanya karena menganggap selama tidak ada protes tidak perlu mengikuti aturan pemerintah.

Tingkat Kecukupan

Tingkat kecukupan seperti yang telah dibahas di awal adalah standar biaya hidup minimal yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pekerja setiap bulannya. Dan agak sulit untuk menetapkan standar ini jika ditanyakan kepada masing-masing pekerja. Mereka memiliki alasan tersendiri sehingga standar kecukupan yang mereka ajukan berbeda-beda.

Misalnya seorang lelaki lajang bisa saja menentukan standar kecukupan yang lebih tinggi karena harus menjadi tulang punggung bagi 5 anggota keluarga di mana hanya dia seorang yang bekerja dan adik-adiknya masih dalam usia sekolah. Dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya sangat besar.

Sedangkan di sisi lain, ada seorang lelaki status menikah dengan 1 anak hanya menghidupi keluarganya sendiri yang terdiri dari dirinya, istri dan 1 anak. Dengan demikian standar kecukupannya menjadi lebih rendah dari kasus pertama. Di sini kita hanya memasukkan biaya primer dan memisahkan komponen biaya sekunder dan tersier untuk mendapatkan perbandingan yang tepat.

UMK Kabupaten Bogor

UMK Kabupaten Bogor

Pada tahun 2018, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Bogor adalah 22,63 juta orang, naik 237,12 ribu orang jika dibandingkan di tahun 2017. Namun, kenaikan jumlah Angkatan kerja ini tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang turun sebesar 0,42 poin.

Hal ini berarti kenaikan jumlah angkatan kerja tidak diserap bahkan menurun berarti ada kondisi pemecatan atau berhentinya sejumlah angkatan kerja dari perusahaan. Sehingga, kenaikan UMK Kab Bogor ini justru digunakan untuk menghidupi anggota keluarga lain yang mungkin tidak bekerja.

Dengan kata lain, kenaikan upah minimum tidak serta merta membuat kondisi ekonomi keluarga menjadi sejahtera. Namun digunakan untuk membiayai kebutuhan anggota keluarga yang lain sebagai bentuk ikatan kekeluargaan yang masih kuat.

Besaran UMK Kabupaten Bogor

Tabel besaran UMK dari tahun ke tahun

Kabupaten

UMK 2020 UMK2019

UMK 2018

Bogor Rp.4.083.670 Rp.3.763.405 Rp.3.483.667

 

Provinsi

UMP 2020

UMP 2019

Jawa Barat Rp.1.810.351 Rp.1.668.372

Dari tabel di atas terlihat kenaikan UMK Kabupaten Bogor di tiga tahun terakhir. Kenaikan tiap tahunnya sebesar kurang lebih 8 persen. Kenaikan ini meski tidak sesuai dengan keinginan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja tetap cukup besar persentasenya.

Karena jika dihitung dengan nilai inflasi tiap tahun yang ditetapkan pemerintah, maka kenaikan upah minimum yang mencapai 8 persen merupakan sebuah awal yang baik untuk pekerja. Sehingga diharapkan pekerja bisa memanfaatkannya untuk mensejahterakan diri dan keluarganya.

Namun, sayangnya, kenaikan upah pekerja juga mengatrol kenaikan biaya-biaya di masyarakat yang berujung kepada inflasi. Seperti simalakama bukan? Kenaikan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk membantu pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan biaya hidup minimal setelah ditambah dengan inflasi.

Sehingga kenaikan upah minimum ditetapkan di atas nilai inflasi. Namun, kenaikan upah ini juga mendongkrak kenaikan inflasi yang ditandai dengan naiknya harga barang-barang pokok.

UMK Kota Bogor

Besaran UMK Kota Bogor

Tabel besaran UMK dari tahun ke tahun

Kota

UMK2020 UMK2019

UMK 2018

Bogor Rp.4.169.806 Rp.3.842.785 Rp3.557.147

Provinsi

UMP 2020

UMP 2019

Jawa Barat Rp.1.810.351 Rp.1.668.372

Dapat dilihat di tabel, kenaikan UMK di Kota Bogor sama dengan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kenaikan rata-rata mencapai 8 persen. Tentu ini menjadi berita baik bagi pekerja yang berada di Kota Bogor. Di mana kota ini memiliki biaya hidup yang lebih besar bila dibandingkan dengan biaya hidup di kabupaten-kabupaten Bogor.

Salah satu penyebabnya adalah Kota Bogor menjadi salah satu tempat rekreasi bagi warga Jakarta. Juga, sebagian warga yang bekerja di Jakarta memilih membeli rumah di wilayah Kota Bogor. Sehingga hal ini mendorong kenaikan inflasi dan salah satu solusinya untuk meredam dampak inflasi adalah dengan menaikkan tingkat upah agar masyarakat tetap mempunyai daya beli.

Kenaikan upah minimum Bogor di tahun 2020 atau UMK Bogor 2020 disambut positif oleh pekerja. Namun yang harus dipantau adalah pemberlakuan kenaikan ini seharusnya diterima oleh semua pekerja di wilayah Bogor.

Dan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menerapkannya bisa segera melapor ke Disnaker setempat untuk mendapatkan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pekerja yang tidak mendapatkan upah minimum sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Meskipun upah minimum UMR Bogor tidak menuntaskan masalah kesejahteraan pekerja, namun perhatian ini perlu diapresiasi dan terus diawasi prakteknya. Karena seharusnya, bagi perusahaan yang memiliki kemampuan lebih dalam pengupahan, salah satu cara menghargai pekerjanya adalah dengan memberikan upah yang layak dan tidak terpaku pada standar upah minimum dari pemerintah. Juga resiko pekerjaan.

Pekerjaan Beresiko

Bagi pekerjaan yang beresiko, seharusnya memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan standar pengupahan pada umumnya. Hal ini sebagai bentuk mengapresiasi pekerja yang bersedia melakukan pekerjaan beresiko tinggi.

Baca Juga: UMR Jakarta

Namun, ini hanya bisa terjadi jika serikat pekerja yang ada mampu melakukan negosiasi yang baik dengan perusahaan dan pemerintah sebagai mediatornya. Karena perusahaan tidak mungkin menawarkan pekerjaan beresiko tinggi jika tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

Tinggalkan komentar