UMR Tangerang dan Pertumbuhan Industri

Diposting pada

Setiap akhir tahun menjadi momen yang membahagiakan bagi pekerja. Karena di saat inilah bersama dengan serikat pekerja mereka bisa mengajukan kenaikan upah yang didasarkan pada data tahunan tentang standar kebutuhan hidup layak yang selalu diperbarui datanya.

Sedangkan bagi pengusaha, ini adalah momen-momen di mana mereka harus bersiap untuk menghadapi tuntutan kenaikan upah yang disampaikan pekerja baik yang disampaikan dalam perundingan oleh serikat pekerja maupun melalui bentuk demo atau aksi lainnya.

Baca Juga: UMR Bekasi

Di provinsi Banten sendiri, ada beberapa kota yang masuk dalam kawasan industri dan memiliki problem yang sama. Misalnya kota Tangerang dan kota Cilegon. Di dua kota ini, tingkat upahnya memiliki persentase yang lebih tinggi dari kota/kabupaten di Provinsi Banten dan bahkan bisa mengalahkan tingkat upah di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Mari kita simak pembahasan seputar UMR Tangerang.

Upah Minimum dan Gaji Pokok

Upah Minimum dan Gaji Pokok

Sebelumnya, ada baiknya membahas mengenai dua istilah yang sering dibicarakan ketika berbicara mengenai UMR maupun UMK sebuah kota/kabupaten.

Perbedaan Upah Minimum dan Gaji Pokok

Pada dasarnya dua istilah di atas memiliki makna yang sama, yaitu imbalan yang menjadi hak pekerja setiap bulannya. Namun, secara hukum, kedua istilah di atas memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut pengertian dan perbedaannya:

Upah minimum

Imbalan yang diterima pekerja, yang besarannya mendapatkan pengesahan dari pemerintah dan bersifat lokal sesuai daerah masing-masing tempat upah minimum tersebut disahkan.

Gaji pokok

Gaji pokok merupakan imbalan yang diterima pekerja yang merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang mempekerjakannya. Gaji pokok berbeda-beda tiap perusahaan sesuai beban kerja dan kemampuan finansial perusahaan.

Dan gaji pokok tidak serta merta mengikuti aturan upah minimum yang ditetapkan perusahaan karena pertimbangannya adalah beban kerja dan prestasi pekerja.

Pada upah minimum, di dalamnya terdapat dua komponen upah yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap yang besarannya sama tiap bulannya dan jumlahnya tidak tergantung pada kehadiran pekerja. Untuk tunjangan lain yang bersifat tidak tetap tidak dimasukkan ke dalam perhitungan upah minimum.

Lima Faktor Pertimbangan Upah Minimum

Berdasarkan pengertian istilah upah minimum di atas, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum:

  1. Upah minimum yang ditetapkan harus mencakup biaya kebutuhan yang dikeluarkan oleh pekerja dan keluarganya. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah biaya hidup, biaya kesehatan dan standar yang digunakan adalah standar masyarakat tempat ditetapkannya upah minimum tersebut.
  2. Faktor luar pekerja, yang menjadi pertimbangan adalah faktor ekonomi, yaitu faktor-faktor yang terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas hingga kemampuan untuk mencapai dan menjaga tingkat perekrutan tenaga kerja. Jika beban upah tinggi, maka perekrutan tenaga kerja akan turun sehingga tidak bisa menyerap angkatan produktif yang baru lulus pendidikan.

Permenaker No. 17 Tahun 2005 mengatur faktor-faktor pertimbangan upah minimum di Indonesia dan Permenaker No. 13 Tahun 2012 mengatur perubahan revisi kebutuhan hidup layak. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak

Nilai ditetapkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk mendapatkan data di suatu daerah.

2. Produktivitas Makro

Mempertimbangkan dampaknya pada produktivitas makro secara umum baik di daerah yang bersangkutan maupun secara nasional.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tetap harus berjalan dengan tidak mengorbankan kesejahteraan pekera melalui terpenuhinya standar upah minimum yang dibutuhkan.

4. Kondisi Pasar Kerja

Penyerapan angkatan kerja menjadi fokus di faktor ini agar Angkatan kerja yang tersedia bisa diserap oleh pasar kerja yang ada.

5. Kondisi Usaha yang paling tidak mampu (marjinal)

Tetap mempertimbangkan faktor ini di mana masyarakat marjinal dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui pemberian upah minimum yang mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Kebutuhan Hidup Layak

Sebagai dasar penentu upah minimum, kebutuhan hidup layak yang digunakan adalah standar pekerja yang belum menikah (lajang). Berikut langka-langkah yang digunakan untuk menetapkan nilah KHL:

  1. Menentukan tahun pencapaian upah minimum harus sama dengan kebutuhan hidup layak
  2. Membuat prediksi kebutuhan hidup layak hingga akhir tahun pencapaian
  3. Membuat prediksi besaran nilai upah minimum tiap tahunnya
  4. Menetapkan persentase pencapaian kebutuhan hidup layak dengan membandingkan Analisa besaran upah minimum dengan prediksi kebutuhan hidup layak setiap tahun

UMR Provinsi Banten

UMR Provinsi Banten

Perbandingan UMR Tangerang dan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten

Sebagai sebuah provinsi yang baru memisahkan diri dari induknya, Provinsi Jawa Barat, Banten memiliki sejumlah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang selama ini tidak terjangkau oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akibat letak geografis yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan.

Berikut daftar UMR yang ada di Provinsi Banten

Kota/Kabupaten

Tahun 2020 Tahun 2019

Tahun 2018

UMP Provinsi Banten

2.460.968 2.267.965

2.099.385

Kota Cilegon

4.246.081 3.913.078 3.622.214

Kota Serang

3.773.940 3.366.512

3.116.275

Kota Tangerang

4.119.029

3.869.717

3.582.077

Kota Tangerang Selatan

4.168.268

3.841.368

3.555.835

Kabupaten Tangerang

4.168.268

3.841.368

3.555.835

Kabupaten Serang

4.152.887

3.827. 193

3.542714

Kabupaten Pandeglang

2.758.909

2.542.539

2..353.549

Kabupaten Lebak

2.710.654 2.498.068

2.312.384

Dari tabel di atas dapat dipahami, kesenjangan angka UMR dari masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Banten. Sebagai provinsi pemekaran pada tahun 2000, Provinsi Banten memiliki 4 kota dan 4 kabupaten dengan total wilayah yang cukup luas yaitu mencapai 9.662 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Hampir sama dengan jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta.

Provinsi Banten menetapkan UMP atau Upah Minimum Provinsi yang menjadi acuan atau batas bawah UMR/UMK di wilayahnya sebesar Rp. 2.460.968 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan UMR Tangerang 2020 yang mencapai Rp.4.119.029, besarannya hampir dua kali lipatnya. Dan ini tidak mengherankan mengingat Kota Tangerang merupakan salah satu kota industry di Provinsi Banten.

Namun, UMK Kota Tangerang ini masih di bawah umk kota-kota lainnya di provinsi Banten. Yang tertinggi adalah UMK Kota Cilegon sebesar Rp. 4.246.081, sedangkan yang terendah adalah UMK Kabupaten Lebak dengan besaran di tahun 2020 sebesar Rp. 2.710.654. Kabupaten Lebak bukan merupakan kota industry dan bergantung pada hasil pertanian warganya.

UMK Tangerang 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,51 persen sesuai kesepakatan tripartite antara Serikat Pekerja, pengusaha dan Dewan Pengupahan Daerah. Angka kenaikan ini di atas angka inflasi dan pertumbuhan nasional yang mencapai 5,81 persen.

Kenaikan 8,51 persen menjadi jalan tengah karena pihak serikat pekerja menuntut kenaikan persentas upah minimum sebesar 12,57 persen yang tentu saja akan memberatkan perusahaan. Dari sisi Apindo menerima angka ini walaupun jika dilihat dari kondisi perusahaan, asosiasi berharap tidak ada kenaikan upah minimum mengingat tingginya ongkos produksi di tahun 2019 -2020.

Jumlah Industri di banten

Tangerang Raya merupakan sebuah Kawasan industry di Provinsi Banten yang terdiri dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Ketiga wilayah ini memiliki standar upah minimum yang hampir sama. Wilayah yang mempunyai perpaduan daerah pesisir, agraris dan industry ini membuat kesenjangan yang sangat mencolok antara pedesaan dengan kota metropolitan.

Dengan jumlah industry yang mencapai 1.000, jumlah pengangguran masih tetap tinggi di kawasan ini. Hal ini dikarenakan kurang profesionalnya pengelolaan sector strategis. Dengan kenaikan upah minimum, beberapa industry mulai melakukan ekspansi dengan membuka pabrik di wilayah Jawa yang berpengaruh pada penurunan jumlah pekerja di Tangerang Raya. Dan tentu saja akan menambah jumlah pengangguran yang ada.

UMR Kota Tangerang

UMR Kota Tangerang

Kebutuhan Hidup Layak

Ketentuan kebutuhan hidup layak (KHL) diatur di dalam Kepmenakertrans No 17 Tahun 2005 dan mengalami revisi melalui Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012.

Standar kebutuhan hidup layak yang ada di Kepmenakertrans terdiri dari 7 kelompok & 60 komponen Kebutuhan. Ketujuh kelompok tersebut adalah:

1. Makanan & Minuman 11 Komponen

Kelompok ini menetapkan ada 11 komponen yang dipertimbangkan dalam survey biaya hidup mulai dari kebutuhan sembako dan minuman yang menjadi kebutuhan dasar pekerja.

2. Sandang 13 Komponen

Kebutuhan sandang juga masuk dalam survey untuk memastikan pekerja terpenuhi kebutuhan dasarnya akan sandang yang layak pakai.

3. Perumahan 26 Komponen

Walaupun tidak besar, namun komponen ini berusaha memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja agar merasa nyaman dan tenang dalam bekerja.

4. Pendidikan 2 Kompoen

Faktor ini tetap dimasukkan walaupun tidak menjadi prioritas sehingga besarannya tidak terlalu besar. Namun kebutuhan untuk meningkatkan skill dan kemampuan bekerja tetap masuk dalam pertimbangan kemenaker.

5. Kesehatan 5 Komponen

Biaya Kesehatan merupakan biaya esensial yang mesti ada untuk menjaga Kesehatan pekerja. Biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan tetap tiap bulan yang besarannya ditentukan sesuai peraturan kemenaker.

6. Transposrtasi 1 Komponen

Selain tempat tinggal, komponen ini juga masuk dalam pertimbangan data untuk menetapkan upah minimum masing-masing pekerja.

7. Rekreasi & Tabungan 2 Komponen

Kebutuhan untuk mendapatkan istirahat berupa cuti dan rekreasi juga merupakan hak pekerja yang dituangkan dalam pertimbangan menetapkan upah minimum.

Dampak UMR Tinggi Pada Pertumbuhan Industri

Dengan kenaikan upah minimum untuk tahun 2020, Apindo sebagai wadah pengusaha mengatakan bahwa ada Sebagian industry yang memilih ekspansi ke daerah lain yang lebih murah upah pekerjanya.

Hal ini disebabkan tingginya ongkos produksi akibat rendahnya persaingan bisnis dan banyaknya aturan dan biaya yang harus dikeluarkan. Namun pemerintah berusaha menjaga keberlangsungan perusahaan dengan memberikan jalan tengah di mana perusahaan dan serikat pekerja mendapatkan manfaat Bersama.

Baca Juga: UMR Bogor

Kota Tangerang merupakan kota yang berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Karang Mulya dan Kelurahan Joglo. Sebagai salah satu kota industri dan bagian dari Tangerang Raya, Kota Tangerang menjadi salah satu tujuan angkatan kerja Provinsi Banten untuk bekerja. Namun, hal ini tidak juga mampu mengurangi jumlah pengangguran di kota ini.

Salah satu penyebabnya adalah tingginya standar hidup di kota yang telah menjadi kota penyangga Jakarta ini. Sebagian penduduk Jakarta tinggal di kota ini dan tetap mencari nafkah ke Jakarta.

Tingginya upah minimum merupakan berkah bagi pekerja di Kota Tangerang. Namun, sebagai kota satelit, membuat standar biaya di kota ini pun menyesuaikan dengan standar kota tetangganya Jakarta. Sehingga kenaikan upah tidak serta merta menaikkan tingkat kesejahteraan pekerja di kota ini.

Tinggalkan Balasan